(0286) 591459, 591084 inspektorat@banjarnegarakab.go.id

PENGUKUHAN SABER PUNGLI

BANJARNEGARA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Semarang Kamis siang (19/1) dikukuhkan oleh Penjabat Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro di Pendopo Dipayudha Adigraha. Pembentuk ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 700/1290/2016.

Satgas Saber Pungli Banjarnegara sendiri terdiri dari unsur Polres Banjarnegara, Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Sekretaris Daerah serta unsur Pemerintah Banjarnegara.

Dalam sambutannya, Kapolres Banjarnegara Saeful Anwar meminta kepada tim saber untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, lalu pencegahan agar tidak terjadi pungutan dan terakhir baru tindakan atau represif.

“Sama dengan Polri, represif dan preventif, bagaimana meningkatkan pelayanan publik ada perbaikan mutu dan kualitas, tidak semata-mata untuk penegakan hukum. Ini yang harus dipahami tim Saber Pungli.

“Agar bekerja dengan baik sesuai dengan aturan dan bisa melayani dengan baik, kalau mencari kesalahan-kesalahan tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Saeful Anwar.

Saeful juga meminta agar tim Saber Pungli segera melakukan konsolidasi untuk menentukan program aksi selanjutnya. “Rencana aksi baik yang bersifat, preventif maupun represif akan disiapkan.

“Selain itu akan disediakan akses informasi yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang mengetahui atau mengalami pungli. Informasi yang diberikan warga itu akan bisa menjadi dasar kami untuk melakukan penindakan,” tandasnya.

Sementara PJ Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro mengatakan Satgas Saber Pungli merupakan wujud nyata dari pergerakan pemerintah dalam memberantas pungutan liar dan bertujuan memulihkan kepercayaan publik sehingga terbentuk pemerintahan yang proporsional dan profesional.

Anggoro menambahkan praktek pungli tidak dipandang dari besar kecilnya pungutan, namun tekad bersama untuk menghadirkan komitmen untuk memberantas pungli tersebut sampai akarnya. Sampai kemudian tercipta budaya baru, budaya anti pungli sehingga akan hadir layanan publik yang benar-benar bebas dari pungli.

Anggoro juga meminta jika ada pengaduan masyarakat terkait dengan pungli, satgas Saber Pungli dapat cepat tanggap memberikan respon dengan alur dan prosedur penanganan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) penanganan aduan.

“Aduan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Banjarnegara harus berkoordinasi dengan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan APIP,” katanya.

Sesuai dengan tugasnya, satgas Saber Pungli Banjarnegara diminta segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugas yang telah di bebankan.